Yes Muslim - Tudingan jurnalis asal Amerika Serikat, Allan Nairn bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo turut mendukung rencana makar untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo adalah fitnah keji.
Isu tersebut patut dicurigai sengaja digulirkan oleh jaringan Istana untuk mencari alasan mempercepat pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Terlebih isu yang dihembuskan oleh Allan Nairn muncul bersamaan dengan pernyataan Jokowi yang memberi sinyal adanya rencana reshuffle kabinet.
Begitu pendapat Ketua Progres 98, Faizal Assegaf melalui pesan whatsappnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, hari ini (Minggu, 23/4).
"Sudah menjadi rahasia umum bahwa Allan Nairn ikut berperan besar memenangkan Jokowi di Pilpres 2014. Dan hingga kini hubungan kedua pihak sangat mesra dan intensif," terangnya.
Bahkan kabarnya, lanjut Faizal, Allan Nairn dan Duta Besar RRT untuk Indonesia, Xie Feng terlibat bekerja sama dengan jaringan intelijen Tiongkok untuk membantu Jokowi menghadapi pengaruh TNI di Indonesia.
Sehingga, menurut dia, tidak mengherankan jika manuver Allan Nairn untuk menyudutkan Panglima TNI Jenderal Gatot dengan isu makar.
Istana dan jaringan intelijen Tiongkok nampaknya gusar lantaran Jenderal Gatot diklaim telah ikut membekengi gerakan umat Islam untuk menumbangkan Ahok di Pilgub DKI Jakarta. Wajar bila kekalahan Ahok telah menyeret Panglima TNI dalam sorotan serius Istana, PDIP dan jaringan intelijen Cina hingga akhirnya muncul isu desakan percepatan pergantian Jenderal Gatot.
"TNI dan rakyat harus kompak untuk menolak nafsu Presiden Jokowi mencopot Jenderal Gatot," tegas dia.
Faizal menekankan, tidak seyogyanya pergantian Panglima TNI atas dasar kekalahan Ahok dan intervensi kepentingan intelijen asing.
Jabatan Panglima TNI sangat vital dan strategis, harus dilindungi dan mempertahankan masa jabatan Jenderal Gatot hingga berakhir pada tahun 2018.
Faizal pun mewanti-wanti jika Istana bertindak nekat, dikhawatirkan akan memicu situasi politik nasional menjadi genting.
"Tidak mustahil munculnya gerakan massa rakyat ke DPR membela TNI dan menuntut Jokowi mundur dari kekuasaan," imbuhnya.
Sebab, lanjut dia, Jokowi sepertinya makin brutal membela Ahok dan bertindak semena-mena ke seluruh pihak yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Istana. [opinibangsa.id / rmol]
TurnBackHoax Pada Kemana Ya? Panglima TNI Gatot Nurmantyo Akan Polisikan Situs Penyebar Hoax Tirto .id
Nasional.in ~ Liputan hasil investigasi seorang jurnalis asing Allan Nairn di laman The Intercept, yang kemudian ditulis ulang oleh Tirto.id berbuntut panjang. Tentara Nasional Indonesia (TNI) berencana akan melakukan gugatan hukum terhadap media tersebut karena dianggap sebagai berita palsu/hoax.
Pimpinan redaksi Tirto.id Sapto Anggoro menyadari pemberitaan tersebut akan menuai reaksi negatif dari TNI, termasuk melalui akun-akun media sosial. Meski demikian, bukan berarti pihaknya tidak berupaya melakukan verifikasi terkait tulisan mengenai upaya makar di mana di dalamnya terdapat nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Tirto juga telah menghubungi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Wuryanto dan dalam wawancara itu dia menegaskan akan mengambil langkah hukum. Hal itu kembali diucapkannya di mana TNI akan melaporkan Tirto ke Kepolisian RI.
"Sampai saat ini upaya hukum itu belum belum ada resmi kami terima, namun sebagai warga bangsa akan kooperatif," ujar Sapto dalam keterangan resmi yang diterima merdeka.com, Sabtu (22/4).
Hanya saja, dia menyayangkan langkah yang bakal diambil TNI tersebut dengan melaporkan tulisan investigatif ke polisi. Padahal, sesuai undang-undang tentang pers telah memberikan mekanisme bagi setiap orang atau lembaga yang merasa keberatan dengan pemberitaan, apalagi tulisan yang dipublikasikan tersebut merupakan terjemahan dari theintercept.org.
"Meski secara standar sesuai kode etik jurnalistik bila merasa dirugikan pihak TNI bisa melakukan hak jawab sehingga jelas bagian mana yang menjadi keberatan dari laporan terjemahan dari theintercept.org yg ditulis Alan Nairn tersebut. Kecuali itu sebagai media kalaupun upaya itu benar adanya, maka semestinya TNI menghargai UU 40/99 dengan melibatkan Dewan Pers dalam mekanisme penyelesaiannya. Karena sebagai kerjaan media yang bisa menentukan laporan jurnalistik itu hoax atau bukan, mestinya dilakukan oleh Dewan Pers."
Anggota Dewan Pers Nezar Patria menyarankan agar TNI melaporkan Tirto melalui Dewan Pers, sesuai perintah undang-undang. Jika mendapatkan laporan tersebut, lembaga ini akan menyelidiki apakah tulisan Allan Nairn tersebut sudah sesuai kaedah jurnalistik atau tidak.
"TNI bisa mengadukan Tirto.id ke Dewan Pers, kalau ada bagian-bagian yang salah dari tulisan itu. Ada baiknya diperiksa detail secara jurnalistik," kata Nezar.
Sebelumnya, Mabes TNI beraksi dengan terkait pemberitaan mengenai upaya makar yang diunggah Tirto.id dengan menyebut berita tersebut tidak benar atau hoax. Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto menyatakan bahwa, isi berita yang dimuat tirto.id tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
Menurut mantan Kasdam Siliwangi itu, seharusnya pihak tirto tidak menurunkan berita tersebut sebelum ada konfirmasi. Adanya nama Panglima TNI, lanjutnya, tentu merugikan institusi.
"Dari pemberitaan tersebut, Mabes TNI akan mengambil langkah hukum dengan membuat laporan kepada Kepolisian RI agar diusut dan diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.
Jenderal Gatot Bisa Jadi Antitesis Jokowi Di Pilpres 2019
Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo turut meramaikan peta pertarungan Pilpres 2019.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai Gatot Nurmantyo merupakan calon alternatif capres kuat yang bisa diusung dalam Pilpres 2019.
Namun begitu, ada tiga hal yang harus dipenuhi Gatot sebelum menjadi calon yang diperhitungkan. Pertama, Gatot harus memiliki partai pengusung untuk maju.
"Kedua, harus ada modal finansial yang menjadi amunisi dalam bertarung. Ketiga, (citra) prestasi dia selama menjabat," ujar Pangi kepada wartawan, Minggu (23/4).
Jika tiga hal itu terpenuhi, maka Gatot bisa menjadi antitesis dari Presiden Jokowi. Apalagi jika Gatot dipasangkan dengan kepala daerah yang berprestasi, semisal Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
"Saya kira Gatot bisa diperhitungkan. Saya kira bisa menjadi lawan tanding yang seimbang sebagai sang penantang Jokowi," pungkasnya. [opinibangsa.id / rmol]
ADA BERITA MENARIK !
SCROLL KE BAWAH !
