"Pinjam di bank sangat boleh. Nanti setelah uang bantuan dari pemerintah sebesar Rp50 juta cair dipakai untuk mengembalikan pinjaman," kata Kepala BPBD NTB, Mohammad Rum, di Mataram, Rabu (24/10/2018).
Menurut dia, pembangunan rumah korban gempa menggunakan dana pinjaman dari bank bisa menjadi salah satu terobosan untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Pasalnya, kata dia, kemudahan tersebut sudah diatur dalam petunjuk teknis pembangunan rumah korban gempa bumi di NTB. Jika ada masyarakat yang telah membangun sendiri rumahnya dengan pendampingan fasilitator, maka biaya yang dikeluarkan akan diganti pemerintah.
"Jadi jelas dan tidak salah kalau meminjam di bank. Tidak perlu bukti-bukti beli bahan yang penting rumahnya antigempa dan disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ujarnya.
Kemudahan tersebut, lanjut Rum, memang belum banyak diketahui oleh warga terdampak gempa.
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong aparatur desa untuk membantu menyosialisasikan.
BPBD NTB juga berharap kepada industri perbankan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara memperoleh pinjaman.
"Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana korban gempa berutang dengan jaminan uang bantuan pemerintah. Kita perlu duduk bersama dengan perbankan, terutama bank milik pemerintah," katanya.
Data BPBD NTB tercatat jumlah rumah rusak yang sudah terverifikasi hingga 8 Oktober 2018 sebanyak 177.280 unit, terdiri atas rusak berat 63.680 unit, rusak sedang 26.536 unit, dan rusak ringan 87.064 unit.
Jumlah buku rekening bantuan stimulan rumah yang sudah terisi bantuan dana dari pemerintah pusat senilai Rp50 juta sebanyak 6.061 rekening.
Dari total jumlah tersebut, sebanyak 5.253 pemilik rekening sudah mendapatkan sosialisasi tentang model rumah antigempa yang harus dibangun.
Sebanyak 1.806 kepala keluarga berminat membangun rumah instan sehat sederhana (risha), rumah instan konvensional (riko) sebanyak 828 kepala keluarga, dan peminat rumah instan kayu (rika) sebanyak 1.062 kepala keluarga. [tsc]
