Yes Muslim - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ditegaskan Menkopolhukam, Wiranto, tidak memiliki peran positif dalam mengisi kemerdekaan demi mencapai tujuan nasional.
Mantan Panglima ABRI era Orde Baru itu pun menyatakan membubarkan organisasi masyarakat (ormas) tersebut. Wiranto menambahkan, sesungguhnya HTI hadir di Indonesia dengan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
"Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional," demikian ungkap Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (8/5).
"Aktivitas yang dilakukan telah nyata-nyata menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI," kata Wiranto menambahkan.
Dalam acara jumpa pers tersebut, Menkopolhukam Wiranto didampingi Kapolri Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly.
Akhirnya pemerintah betul-betul menepati janjinya untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia.
Wiranto menyatakan bahwa kegiatan HTI terindikasi bertentangan degan Pancasila dan UUD 45. Undang-Undang Ormas mengatur dengan tegas bahwa Ormas tidak boleh bertolak belakang dengan Pancasila dan UUD 45.
"Mencermati pertimbangan itu, maka pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto membacakan putusan tersebut.
Beberapa hari sebelum HTI dibubarkan, juru bicara HTI, Ismail Yusanto, mengatakan, setiap langkah yang tidak sesuai atau menentang pemerintah pasti diidentikkan dengan anti Pancasila atau mengancam persatuan.
Baginya istilah anti Pancasila adalah retorika pemerintah sebagai senjata politik untuk menghilangkan pihak yang berseberangan.
"Dulu apa-apa yang menentang pemerintah dianggap anti-Pancasila. Bahkan saya masih ingat dulu, dakwah kita (HTI) di kampus yang membuat para mahasiswa semangat memakai kerudung juga (disebut) anti-Pancasila," sahut Ismail yang dikutip dari Republika, Selasa (2/5) lalu.
Menariknya, jika memang pemerintah mempersoalkan marwah Pancasila, Ismail memiliki sejumlah contoh yang menurutnya juga anti Pancasila. Contoh pertama yang disebutkan Ismail soal adanya pihak yang menista Al Quran. Baginya, hal tersebut telah bertentangan dengan Pancasila.
"Apakah orang menista Alquran sesuai dengan Pancasila? Apakah orang yang melindungi penista agama itu sesuai Pancasila? Yang menjual BUMN ke pihak asing sesuai Pancasila? Yang korupsi? Dan yang melindungi koruptor juga sesuai dengan Pancasila? Banyak hal yang dipertanyakan tapi kenapa itu semua tidak diambil tindakan? Karena itu kami melihat ini soal politik. Jadi, Pancasila digunakan sebagai alat politik untuk mendiskreditkan pihak yang tidak disukai," ungkap Ismail mengakhiri. [opinibangsa.id / jnc]
ADA BERITA MENARIK !
SCROLL KE BAWAH !
