Ketua Seknas Prabowo-Sandi, M. Taufik menduga, ada kecurangan yang terjadi dalam permasalahan ini. Lantaran itu, ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI dan KPU RI harus perbaiki DPTHP-2 ini.
"Dari temuan hasil sisiran DPTHP2, beberapa hal kita temukan. Misalkan di TPS 104 RT 15 RW 7 Cilandak Barat, masa jumlah pemilihnya satu RT cuma satu, ini yang lain ke mana?" kata Taufik di Posko Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto, No 93, Menteng, Jakarta Pusat.
Dia menambahkan, "Belum lagi, ada tertera jumlah RW 22. Padahal, di situ RW-nya cuma ada 11. Sisanya, ditaro mana RW-nya?"
Taufik mengatakan, dia meminta KPU DKI dan KPU RI segera menyelesaikan masalah ini. Bahkan, ia bersedia apabila dalam membahas masalah tersebut, pihaknya dan partai politik lain turut dilibatkan.
"Enggak mungkin ada satu RT pemilihnya cuma satu orang, empat orang, kan enggak mungkin. Misal di RW 4 Keramat Pela, RT 8 TPS 11, masa cuma satu. Dan, kami sudah telusuri RT 8 itu enggak ada lagi, cuma satu ini doang. Ini hasil penelusuran. Ada yang cuma 17 satu RT, padahal satu RT ada yang dua TPS," ujarnya.
Lapor KPU
Menurut Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Ahmad Sulhy, pihaknya telah menyampaikan hal ini ke KPU DKI. Respons yang disampaikan KPU cukup baik dan akan segera ditindaklanjuti.
"Kami sampaikan permohonan konfirmasi dan klarifikasi pada KPU, untuk menelusuri ini dan disambut baik KPU DKI Jakarta, dan untuk segera ditindaklanjuti," ujarnya.
Sulhy meminta, dalam satu minggu sebelum dipampang jumlah dan DPT di setiap TPS, persoalan berkenaan keganjilan jumlah pemilih di satu RT ini diselesaikan.
Partai Gerindra, menurut Sulhy, berharap agar Pemilu 2019 berjalan transparan, jujur, dan adil tanpa kecurangan. Beberapa kali Partai Gerindra menemukan kejanggalan terkait DPT. Dia berharap, itu semua bisa selesai sebelum pemungutan suara.
"Ini kita khawatirkan, modusnya beda. Kalau yang lalu, kita sampaikan ada penambahan pemilih yang kita khawatirkan bukan pemilih sesungguhnya. Jadi, pemilih tambahan muncul dari daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih yang dari kewarganegaraan lain," kata Sulhy.
Beberapa waktu lalu, pihaknya juga menyampaikan bahwa tenaga kerja asing memiliki e-KTP, syarat pemilih khusus adalah pemilik e-KTP. "Nah, ternyata hari ini kita sampaikan ini pengurangan pemilih. Jadi, kita khawatir ada pengurangan pemilih, kita enggak tahu arahnya seperti apa," ujarnya. [vva]
