"Ini bisa saja untuk mapping (pemetaan) kerawanan, untuk kita mengidentifikasi potensi konflik," kata Dedi kepada wartawan, Rabu (27/3).
Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menjelaskan, dengan indentifikasi potensi konflik, Polri dapat membuat rencana penanganan dan bertindak apabila hal yang tidak diinginkan terjadi di tengah masyarakat.
"Maka kita bisa memperkirakan bagaimana skenario pengamanan apabila hal (konflik) tersebut terjadi," ujar Dedi.
Temuan tentang survei oleh Polri pertama kali disampaikan Direktur Eksekutif kantor hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar.
Dia menyebut ada informasi bahwa polisi melakukan pendataan kekuatan dukungan Pilpres di Jawa Barat. Menurut Haris, bukan tidak mungkin survei kepolisian itu dilakukan di seluruh Indonesia.
Haris bertanya-tanya apa landasan dan urgensi polisi melakukan pendataan kekuatan dukungan warga terhadap paslon Pilpres 2019. [rmol]
