Suta menolak penghamburan uang sebanyak itu untuk hal yang tidak perlu. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi agenda yang direncanakan akan menghadirkan Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu. “Lembaga anti rasuah ini ada wajib mencegah apel kebangsaan untuk menyambut Jokowi di Jateng yang menghamburkan uang negara. Jangan sampai rakyat protes KPK mandul bila untuk urusan Jokowi,” Lanjut Suta.
Acara apel akbar rencana mengundang grup musik Slank yang tentu memakan biaya miliaran. Dari uang negara 18 M diokasikan antara lain untuk membayar Slank. Suta menilai apel kebangsaan yang akan digelar di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang, Minggu (17/3) itu merupakan skandal abuse of power yang dilakukan pejabat negara setingkat gubernur.
Dirinya merasa apel kebangsaan hanyalah kedok untuk menguatkan rasa kebangsaan padahal sebenarnya memenangkan calon presiden petahana Joko Widodo di Pilpres 2019. “Andai apel kebangsaan untuk Jokowi tetap berlangsung, niscaya skandal anggaran yang melibatkan pembiaran KPK, kepolisian, kejaksaan dan birokrasi akan dibongkar habis oleh rezim berikut yang memerintah pasca Jokowi. Sebab, kami duga acara itu hanya untuk memenangkan Jokowi bukan untuk menguatkan rasa kebangsaan.
Domain Lemhannas dan Wantanas lebih pas untuk itu,” Kilah Suta lebih lanjut. “Negara ini sedang aman, meski migrasi warga Cina massif berdatangan setiap hari, namun TNI belum melihat sebagai ancaman. Sehingga apel kebangsaan cenderung ditujukan untuk memenangkan Jokowi. Buktinya TNI tidak pernah bersinyalemen bahaya komunis Cina? ” heran Suta. Agenda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar apel akbar kebangsaan banyak memanen protes banyak kalangan karena dana yang dikucurkan terlalu besar.
Berbagai meme yang menggelitik viral di mana-mana. Pemerintah Propinsi Jateng konon mengganggarkan dana Rp 18 miliar untuk Apel Akbar Minggu (17/3) di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang itu. Anggaran negara rencana dihabiskan buat apel kebangsaan. Suta menduga apel kebangsaan ini bertujuan memenangkan Capres atau presiden Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang dari PDIP berupaya memenangkan pemilu dengan fasilitas negara.
“Di era Orba kepala daerah menggunakan APBD untuk apel kebulatan tekad mendukung Soeharto. Tidak ada beda kali ini apel kebangsaan untuk menangkan Jokowi.
Adakah ancaman nyata t musuh dari luar sehingga perlu apel? Percayalah ancaman luar pada TNI, ” tegas Suta. Suta menilai apel kebangsaan bukan bertujuan untuk menguatkan rasa kebangsaan, melainkan untuk memenangkan Joko Widodo-Maruf Amin di Pilpres 2019. “Saya menduga apel kebangsaan untuk Jokowi, sehingga terindikasi adanya skandal anggaran yang melibatkan pembiaran KPK, kepolisian, kejaksaan dan birokrasi.
Hanya untuk memenangkan Jokowi, bukan untuk menguatkan rasa kebangsaan,” Jelas Suta lebih lanjut. Rencana banyak tokoh dijadwalkan hadir dalam acara itu, seperti Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, KH Maimun Zubair, dan ulama asal Pekalongan Habib Luthfi.
“Presiden Jokowi selayaknya mengambil cuti selama masa kampanye pilpres yang masih tersisa satu bulan ini. Jika tidak, akan terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) secara masif oleh calon petahana itu,” pungkas Suta. (sn)
