Pada tahun 2014 Dana Haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp. 1,371 Triliun untuk pembangunan proyek-proyek :
1. Jalur Kereta Api Ganda (Cirebon – Kroya).
2. Jalur Kereta 4 Track/Double Double (Manggarai – Jatinegara).
3. Jalur Kereta Api Ganda (Jatinegara – Bekasi).
Kemudian dipakai oleh Kementerian Agama sebesar Rp. 200 Miliar untuk pembangunan Proyek Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji di Kota Medan, Padang, Jakarta dan Balikpapan.
Pada tahun 2015 dana haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp. 2,92 Triliun untuk pembangunan proyek-proyek :
1. Jalur Kereta Api Ditinggikan (Medan – Kualanamu).
2. Jalur Kereta Ganda (Martapura – Baturaja & Cirebon – Kroya).
3. Fasilitas Kereta Api (Manggarai – Jatinegara dan Jatinegara – Bekasi).
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) juga memakai sebesar Rp. 3,51 Triliun untuk pembangunan proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan di Pulau Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
Kementerian Agama memakai sebesar Rp 675 Miliar untuk pembangunan proyek-proyek :
1. Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji di 8 lokasi di Indonesia.
2. Pembangunan/Rehabilitasi 19 Kantor Urusan Agama (KUA)
3. Pengembangan Gedung dan Fasilitas 7 kampus Pendidikan Tinggi Islam Negeri (PTKIN).
Selanjutnya pada tahun 2016 Dana Haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp. 4,983 Triliun untuk pembangunan proyek Jalur Kereta Api Tinggi & Ganda di JABODETABEK, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera.
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat pun memakai dana haji sebesar Rp. 7,226 Triliun untuk proyek pembangunan Jalan, Jalan Layang, Underpass/Terowongan dan Jembatan di Pulau Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
Kementerian Agama pada tahun 2016 pun memakai dana haji sebesar Rp. 1,468 Triliun untuk sejumlah proyek :
1. Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji di 7 lokasi.
2. Pembangunan/Rehabilitasi 181 Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Pembangunan Gedung dan Fasilitas 25 kampus Pendidikan Tinggi Islam Negeri (PTKIN).
Sepanjang tahun 2017 dana haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp. 7,543 Triliun untuk pembangunan proyek Jalur Kereta Api Tinggi & Ganda di JABODETABEK, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan Sulawesi.
Kementerian PUPR tahun 2017 ikut memakai sebesar Rp. 7,429 Triliun untuk pembangunan proyek-proyek :
1. Pembangunan jalan, jembatan layang, jalan layang, terowongan dan jembatan di Pulau Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
2. Pengendalian banjir dan lava, pengelolaan drainase utama kota, dan keamanan garis pantai.
3. Pengelolaan bendungan, embung dan bangunan kontainer air lain nya.
4. Pasokan air baku dan manajemen.
Kementerian Agama pada tahun 2017 memakai dana haji sebesar Rp. 1,192 Triliun untuk pembangunan proyek-proyek :
1. Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji di 11 lokasi/kota.
2. Pembangunan/Rehabilitasi 256 Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Pembangunan Gedung dan Fasilitas 32 kampus Pendidikan Tinggi Islam Negeri (PTKIN).
Sisanya ditempatkan di bank – bank dan perusahaan. Belum ada penjelasan resmi bank dan perusahaan mana saja yang memakai dana haji selama ini.
Sementara itu jutaan Calon Jemaah Haji (CJH) hanya bisa melongo dan menunggu berangkat berhaji hingga uzur dan hinga akhir hayat nya.
Lalu pertanyaan nya adalah,
1. Pemilik dana tidak pernah diberitahukan soal penggunaan dana tersebut, khususnya untuk infrastruktur. Jamaah haji tahu nya bayar buat berangkat haji, bukan buat bangun infrastruktur. Kalau untuk pembangunan berapa keuntungan dari pemilik uang/dana haji tersebut.
2. Berapa untung dari pemakaian dana haji tersebut. Sementara sekarang proyek infrastruktur banyak yang rugi misalnya kereta bandara sepi penumpang, bandara Kertajati juga sepi bagaikan kuburan dan banyak MEGA proyek rugi lainnya. Bagaimana nasib dana haji di sana. Apa jaminan/guarantee dari Pemerintah. Berapa untung yang sudah dibagikan kepada pemilik tabungan haji.
3. Infrastruktur itu akhirnya akan dijual sebagaimana perintah Presiden Jokowi. Lalu bagaimana nasib dana haji jika infrastruktur nya dijual ke asing.
4. Infrastruktur yang dibangun juga dijadikan sebagai jaminan hutang, lalu bagaimana dengan dana haji di sana, jika infrastruktur nya disita asing.
5. Apa boleh dana haji dipakai sampai habis. Bukan nya dana haji hanya boleh dikelola dan dana nya tetap utuh, bukan dipakai sampai habis.
6. Bagaimana dana haji yang di tempatkan di bank-bank pemerintah dan bank swasta, apa sekarang masih aman. Mengingat bank dan perusahaan di Indonesia menghadapi keadaan yang masih buruk. Bagaimana kalau dana haji ikut hilang dalam kemelut sektor keuangan dan perbankan saat ini.
10 November 2018
(gelora)
